” Aroma Amis Anggaran “10 Persen” yang Mencekam di Tanah Ngawi “
NGAWI.FREKWENSIPOS.COM — Udara di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, mendadak terasa lebih pekat dari biasanya. Di balik dinding-dinding sekolah yang semestinya menjadi tempat persemaian akal budi, kini meruap aroma kecurigaan yang menyesakkan. Polemik proyek revitalisasi Taman Kanak-kanak (TK) Bahrul Ulum menjelma menjadi panggung drama sosial yang kental dengan nuansa misinformasi institusional dan pertikaian batin.
Perselisihan ini melibatkan Kepala TK Bahrul Ulum, Hari Murni, dan mantan petugas keamanan proyek yang juga anggota Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), Agus Dwi. Konflik yang berakar dari sengketa hak finansial ini kian meruncing hingga menyeret bayang-bayang sumpah pocong—sebuah ritual sakral bermuatan mistis yang dihadirkan untuk menembus kabut kebohongan.
Miskalkulasi Birokrasi dan Labirin Honor yang Terabaikan
Badai bermula dari tuntutan hak yang diabaikan. Agus Dwi, yang diamanahi menjaga proyek selama kurang lebih sepuluh hari dengan jam kerja pukul 07.00 hingga 16.00 WIB, merasa terkatung-katung dalam ketidakpastian. Tanpa transparansi kontrak finansial sejak awal, ia mendapati jerih payahnya bertepuk sebelah tangan.
Pihak sekolah berdalih bahwa tugas pengamanan yang dijalankan Agus tidak merepresentasikan produktivitas fisik layaknya pekerja bangunan. Sentimen psikologis ini memuncak ketika Hari Murni melontarkan kalimat bernada sinis:
“Dia kerja apa, memang datang duduk ngrokok, kok minta dibayar,” ucapnya penuh emosi sambil menggebrak meja.
Namun, bagi Agus, persoalan ini telah bergeser dari sekadar urusan upah menuju ranah integritas moral yang tercederai.
Bayang-Bayang Potongan Sepuluh Persen
Titik nadir ketegangan terjadi tatkala Agus membuka kotak pandora mengenai dugaan adanya fee atau pemotongan anggaran sebesar 10 persen dari total dana revitalisasi yang dialokasikan untuk instansi di atasnya. Di tengah ekosistem birokrasi yang menuntut transparansi akuntabilitas, tudingan ini menciptakan anomali administratif yang meresahkan publik.
Merasa posisinya terpojok oleh narasi yang beredar, Agus melayangkan tantangan ekstrem yang memantik nuansa horor psikologis di tengah masyarakat: sumpah pocong.
“Bohong kalau dia tidak menyatakan. Bahkan disumpah pocong pun saya berani, karena memang ada pernyataan seperti itu,” seru Agus dengan nada penuh keyakinan.
Ritual sumpah pocong—simbol kematian dini dan pertanggungjawaban mutlak di hadapan Sang Pencipta—dipilih sebagai instrumen pamungkas untuk menguji validitas kebenaran di antara dua pihak yang saling bersitegang.
Klarifikasi dan Respon Otoritas Pendidikan
Menanggapi prahara mistis administratif ini, Hari Murni memberikan sanggahan tegas. Melalui pesan singkat maupun konfirmasi langsung, ia menyatakan bahwa isu pemotongan anggaran tersebut murni akibat kesalahpahaman (cognitif dissonance dalam komunikasi). Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan instansi terkait serta kejaksaan untuk membersihkan nama baik institusi pendidikan tersebut.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Dionysia Wahyu Nurjati, bergerak cepat meredam turbulensi informasi. Dionysia menegaskan secara kategoris bahwa institusinya tidak pernah, dalam kondisi apa pun, meminta atau menginstruksikan adanya potongan anggaran.
“Kalau dari dinas pastinya tidak menerima dan tidak menginstruksikan apa pun terkait revitalisasi untuk memberi ke kami, apalagi 10 persen,” tegas Dionysia.
Kendati demikian, pihak dinas mengakui telah melayangkan teguran serta pembinaan resmi kepada kepala sekolah guna memulihkan stabilitas moral dan profesionalisme lembaga.
Kini, di bawah langit Ngawi yang saksi bisu, publik menanti apakah bayang-bayang sumpah pocong benar-benar akan digelar di tanah lapang, ataukah sekadar metafora keputusasaan dari sebuah proyek yang kehilangan arah nuraninya. Red.Tim**
