NGAWI, FrekwensiPos.Com – Langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Ngawi dalam merespons kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang siswi Sekolah Dasar memicu gelombang kritik masif. Kebijakan Dindikbud yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi terhadap oknum guru olahraga menjadi staf di Korwil Pendidikan tingkat kecamatan dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap trauma mendalam korban yang kini mengalami distres psikologis hingga jatuh sakit.
Kritik tajam datang dari pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua LPPM dan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Unsoer Ngawi, Khoyrul Anwar. Ia menilai respons birokrasi tersebut mencerminkan lemahnya political will dalam menegakkan keadilan gender dan perlindungan anak di ranah domestik institusi pendidikan.
“Ini sangat ironis. Apakah mutasi bisa menyelesaikan trauma anak bahkan seumur hidupnya?” ujar Anwar dengan nada retoris, Senin (18/5/2026) Terbitan .Co .
Impunitas Birokrasi dan Reduksi Keadilan
Anwar menegaskan bahwa institusi pendidikan seharusnya memegang teguh prinsip school as a safe zone (sekolah sebagai ruang aman). Namun, dalam kasus ini, Dindikbud Ngawi dituding menerapkan kebijakan bureaucratic damage control—sebuah upaya pragmatis untuk meredam gejolak publik demi menyelamatkan citra institusi ketimbang menegakkan keadilan yang substansial.
Menurutnya, memindahkan terduga pelaku ke pos struktural lain tanpa adanya proses hukum yang transparan merupakan bentuk impunitas terselubung.
Penyelesaian Semu: Mutasi dinilai hanya memindahkan episentrum masalah, bukan menyelesaikan akar persoalan (root cause).
Erosi Kepercayaan: Jika investigasi independen sengaja diabaikan, hal ini diprediksi akan memicu public distrust (ketidakpercayaan publik) yang akut terhadap sistem pengawasan pendidikan di Ngawi.
Analisis Hukum dan Perspektif Yuridis
Secara yuridis-formal, tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur bukan sekadar pelanggaran disiplin ASN yang bisa diselesaikan lewat mekanisme administratif internal. Tindakan ini merupakan extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang tunduk pada hukum pidana khusus.
Aspek Hukum Dasar Regulasi Konsekuensi Hukum
Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Negara, pemerintah, dan institusi wajib memberikan perlindungan khusus dan pemulihan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual.
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) UU No. 12 Tahun 2022 Menegaskan bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak boleh menggunakan pendekatan damai atau penyelesaian non-yuridis yang mengabaikan hak korban.
Disiplin ASN PP No. 94 Tahun 2021 Pelanggaran berat moral dan hukum pidana seharusnya berimplikasi pada Pemberhentian Sementara hingga pemecatan, bukan mutasi jabatan.
Melalui kacamata hukum di atas, langkah Dindikbud yang mendahului proses pidana dengan sekadar mutasi kerja dapat dianggap mengaburkan delik pidana yang sedang berjalan (obstruction of justice secara tidak langsung), serta melanggar asas the best interests of the child (kepentingan terbaik bagi anak).
Desakan Tindakan Radikal dan Komprehensif
Menutup pernyataannya, Khoyrul Anwar mendesak otoritas terkait untuk segera mengambil langkah konkret, radikal, dan tidak kompromistis terhadap pelaku demi memulihkan keadilan:
Nonaktifkan Total: Mencopot sementara status terduga pelaku dari seluruh aktivitas kedinasan agar tidak mengintervensi jalannya penyelidikan.
Investigasi Independen: Membentuk tim pencari fakta eksternal yang bersih dari konflik kepentingan.
Restitusi dan Advokasi Korban: Memberikan pendampingan psikologis klinis (trauma healing) secara holistik dan tanpa batas waktu kepada korban.
“Ketika anak menjadi korban, keberpihakan harus jelas, melindungi korban tanpa tawar, bukan sekadar memindahkan masalah,” tegas Anwar menutup wawancapan.## Red@@
