Ngawi, FrekwensiPos.Com – Oknum yang mengatasnamakan anggota LSM diduga kembali melakukan pemerasan terhadap sejumlah ketua kelompok tani di wilayah Ngawi Timur terkait penjualan pupuk bersubsidi tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi ( HET ) sesuai Keputusan Menteri Pertanian No.644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025
Maraknya aksi pemerasan diduga setelah hal serupa sebelumnya terjadi di Wilayah Ngawi barat yang terkesan dibiarkan yang pada akhirnya menyasar ke Wilayah Ngawi Timur..
Pada awak media FrekwensiPos, Ketua APTI Ngawi yang kebetulan juga Anggota DPRD Ngawi , Sojo, mengungkapkan bahwa sejumlah ketua kelompok tani merasa diperas oleh oknum LSM yang sampai sekarang belum teridentifikasi nama LSM yang meminta uang dengan alasan penjualan pupuk subsidi melebihi HET.
” Benar , dua hari ini memang saya merima sejumlah aduan dari beberapa ketua kelompok tani adanya Oknum anggota LSM meminta Rp 5 juta dengan alasan penjualan pupuk subsidi melebihi HET dan Ketua kelompok tani mengancam akan mengundurkan diri dari kepengurusan kelompok tani jika terus dijadikan obyek pemerasan ,” kata Sojo. Selasa 04/02/2025
Sojo menjelaskan bahwa harga pupuk subsidi yang diterima kelompok tani sudah di atas HET, akibatnya kelompok tani terpaksa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. ” Kelompok tani masih terbebani biaya kirim , kuli dan sewa tempat ,” ujarnya.
” Seperti contoh di kelompok tani saya pupuk subsidi yang didrob sudah Rp 120.000 diluar ongkos kirim dan tenaga ( kuli ) belum lagi sewa tempat menampung pupuk sebelum didistribusikan ke petani , oleh kelompok dibeli dengan harga Rp 130.000 mungkin di kelompok tani lainnya dijual RP 150.000 dengan pembayaran tempo ( setelah panen ) dan itu sudah mendasar kesepakatan bersama anggota kelompok tani masing-masing ” , terangnya.
Sojo berencana memanggil Dinas Pertanian untuk memberikan klarifikasi di DPRD Ngawi terkait masalah ini. Ia berharap pihak terkait dapat segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini.” Kalau hal ini jadi pembiaran dasar pemerasan , kasihan kelompok tani dijadikan obyek pemerasan . Semestinya semua leding sektor yang membidangi jangan hanya diam , tutup mata tutup telinga seakan tidak terjadi masalah “, terangnya.
“Jika terjadi pengunduran massal ketua kelompok tani, saya tidak bisa membayangkan,” pungkasnya. Red**