Medan (Sumut).Frekwensipos.Com // Sungguh sangat Ironis, dengan beralasan harus UKW, Terverifikasi Dewan Pers dan Tetapkan Batas Waktu Pendaftaran Media, KPU Sumut Diduga Mendiskriminasi serta membatasi Jumlah Wartawan Peliputan Berita dan Kangkangi UU Pers, Senin.(26/8/24)
Diskriminasi peliputan berita yang konon nota benenya disebut-sebut bertujuan untuk membredel Insan Pers, hingga kini masih terjadi mewarnai Dunia Jurnalistik di Sumatera Utara – Medan.
Padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut sebelumnya telah melaksanakan penandatanganan kerja sama (MoU) jaminan Keterbukaan Informasi publik bersama Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumut di kantor KPU, pada Rabu 14 Agustus 2024, bersama Ketua KIP Sumut Abdul Haris Nasution serta para komisioner lainnya yakni M Syafii Sitorus, Edy Syahputra Sormin, Cut Alma Nurafla Dedy Ardiansyah.
Dengan kondisi seperti ini, menjadi contoh hampir terjadi di semua instansi Pemerintah maupun Swasta yang ada di Provinsi Sumatera Utara – Medan. Melampirkan Sertifikat UKW dan Terverifikasi Dewan Pers, dijadikan syarat utama yang harus dipenuhi Insan Pers untuk bisa bekerjasama dengan Instansi dimaksud.
“Kok bisa??, Apakah Lembaga/Badan Milik Pemerintah sekelas KPU Sumut Merupakan Konstituennya Dewan PERS atau diduga sudah ada kong kalikong sebelumnya, supaya bisa lebih membatasi wartawan di Sumut untuk liputan dan mendapatkan iklan??, Berapa anggaran DIPA-nya itu dan kemana saja dikucurkan selama berapa lama?!”, tegas Bung Joe salah satu wartawan yang dikenal paling anti terhadap pemerintahan yang korup di Provinsi Sumatera Utara.
Sehingga, seolah-olah persyaratan UKW dan Terverifikasi Dewan Pers, menjadi senjata ampuh, untuk menakut-nakuti Wartawan agar tidak bisa mendekat melakukan peliputan pemberitaan di Instansi dimaksud.
Seperti yang baru saja terjadi di KPU Provinsi Sumut, melalui Kepala Sub Bagian (Kasubbag)
Partisipasi Hubungan Masyarakat (Parhubmas) nya – RIRIN, disebut-sebut telah melakukan Diskriminasi terhadap Wartawan terkait Peliputan Pemberitaan Kegiatan KPU Provinsi Sumut, saat berlangsungnya acara terkait sosialisasi Pilkada 2024 di Gand Aston City Hall Ballroom, Jum’at (23/8) yang lalu,beberapa awak media termasuk wartawati dari media KPK SIGAP.COM yang ikut hadir meliput juga kecewa dengan kejadian yang menurutnya sangat tidak adil ini, padahal wartawati tersebut sudah lebih awal datang dilokasi mengikuti acara dan bahkan ikut dalam wawancara konfrensi Pers dengan Ketua KPU Sumut hingga selesai, tepatnya didepan ruangan pintu masuk lokasi hotel tempat kegiatan berlangsung, juga ikut menaikkan berita kegiatan tersebut, tapi merasa seperti tidak dianggap ada,” pungkas nya.kepada awak media lain . Dalam hal ini kehadiran mereka seperti dibeda bedakan/ tebang pilih dengan wartawan yang kata Ririn sudah resmi terdaftar di KPU Sumut padahal wartawati KPK SIGAP.COM tersebut juga sudah melayangkan berkas lengkap ke kantor KPU Sumut, yang diterima oleh Noval petugas KPU Sumut juga. dan akhirnya sebagian wartawan/i cuma bisa melihat/menonton saja, ketika sebagian wartawan yang hadir antrian dibagi bagi uang transpot oleh panitia KPU Sumut yang di informasikan sebesar Rp.150.000/orang,tepatnya dilokasi ruang acara,dan sebagian lagi para wartawan/i yang disampaikan (Kasubag) Ririn dan Noval yang tidak terdaftar di buku tamu disuruh menjauh saja,,,tidak bisa dapat jatah uang transpot karena beda dengan yang sudah terdaftar namanya di KPU Sumut . Rasanya sangat miris karena wartawan/i lain yang juga meliput semua zonk dan sangat kecewa dengan pelayanan panitia KPU Sumut.
Informasi yang dihimpun dari kalangan para Wartawan yang bertugas di Medan, Instansi Pemerintah Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tingkat Provinsi Sumut atau tingkat Gubernur ini, sebelumnya melayangkan selebaran persyaratan kepada Wartawan yang ingin bekerjasama dengan KPU Sumut via Medsos.
Dan barang siapa Insan Pers atau Wartawan yang memenuhi persyaratan dimaksud, akan diizinkan meliput kegiatan KPU Sumut ..Red**
