NGAWI.FrekwensiPos.Com – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ngawi kini berada di bawah pengawasan ketat publik setelah mencuatnya dugaan ketidaksesuaian (non-compliance) antara realisasi menu di lapangan dengan regulasi anggaran yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Isu ini memicu polemik mengenai transparansi tata kelola keuangan negara dan pemenuhan hak nutrisi dasar siswa.
Eskalasi Ketidakpuasan Publik dan Indikasi “Budgetary Slack”
Gelombang kritik bermula dari platform digital, di mana masyarakat menengarai adanya disparitas signifikan antara pagu anggaran sebesar Rp15.000 per porsi dengan output makanan yang diterima siswa. Salah satu unggahan viral dari akun Solikin secara lugas mempertanyakan potensi korupsi akibat rendahnya kualitas menu.
Sentimen negatif ini diperparah oleh kesaksian wali murid yang mengeluhkan kombinasi menu yang dinilai tidak rasional secara gastronomi maupun nutrisi.
“Menu MBG hari ini sangat membingungkan. Kami menerima pisang goreng, telur, buah pisang kepok, dan kacang klici. Bagaimana mungkin sumber karbohidrat dan buah berasal dari komoditas yang sama? Ini sangat memprihatinkan,” tulis akun Areva Sista.
Secara hukum, ketidaksesuaian komposisi ini dapat mengarah pada pelanggaran Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya terkait efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana dekonsentrasi atau dana alokasi khusus gizi.
Justifikasi Teknis SPPG Ngawi Margomulyo 2
Menanggapi tekanan publik, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Margomulyo 2 Ngawi, Afrizal, memberikan klarifikasi teknis mengenai struktur biaya (cost structure) yang diterapkan. Pihaknya berargumen bahwa menu “kering” yang terdiri dari roti tawar, abon sapi, dan apel telah melewati kalkulasi makronutrien.
Afrizal membedah bahwa dari pagu Rp15.000, dialokasikan Rp9.500 untuk bahan baku (HPP), sementara sisanya terserap oleh beban operasional dan biaya fasilitas.
Berdasarkan ketentuan BGN, struktur alokasi per porsi adalah sebagai berikut:
Komponen Alokasi Nominal Deskripsi
Bahan Baku (Pagu Maks) Rp10.000 Komoditas pangan utama dan penunjang.
Biaya Operasional Rp3.000 Distribusi, utilitas (listrik/gas/air), dan upah tenaga kerja.
Biaya Fasilitas Rp2.000 Sewa tempat dan pemeliharaan alat (Capex/Opex).
Total Pagu Rp15.000 Standar biaya masukan per siswa.
Tinjauan Kritis: Potensi Pelanggaran Standar Layanan Minimal
Meskipun SPPG mengklaim pemenuhan gizi, terdapat celah krusial pada realisasi belanja bahan baku sebesar Rp9.500, yang secara teknis masih di bawah pagu maksimal bahan makanan (Rp10.000). Ketimpangan sebesar Rp500 hingga Rp1.000 jika dikalikan dengan ribuan porsi per hari menciptakan residu anggaran yang memerlukan audit investigatif.
Masyarakat menuntut adanya transparansi real-time dan pengawasan dari Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan bahwa program strategis nasional ini tidak tereduksi menjadi ajang profitabilitas oknum melalui praktik efisiensi yang ekstrem (over-efficiency) yang mengorbankan kualitas kesehatan generasi mendatang. Red*tim
