NGAWI .FREKWENSIPOS.COM – Momentum krusial peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-80 tahun 2026 di Kabupaten Ngawi menyisakan catatan kritis yang mendalam. Mengusung tema strategis “Membangun Profesionalisme Pers di Era Digital”, agenda yang berlangsung di RM Semilir, Senin (9/02/2026), justru diwarnai dengan absence (absennya) pucuk pimpinan eksekutif daerah di tengah guyuran hujan yang menyelimuti wilayah Paron.
Diskoneksi Komunikasi Politik
Meski dijadwalkan hadir pukul 10.00 WIB, Wakil Bupati Ngawi, Dr. Dwi Rianto Jatmiko, MH., M.Si., terkonfirmasi gagal menghadiri forum diskursus awak media tersebut. Ketidakhadiran “Orang Nomor Dua” di Ngawi ini mempertegas adanya gap komunikasi antara pemangku kebijakan dengan pilar keempat demokrasi.
Kepala Diskominfo Ngawi, Mahmud, dalam sambutan singkatnya berdalih bahwa Bupati dan Wakil Bupati sedang terjebak dalam agenda dinas yang bersifat lebih urgent. Namun, argumen ini justru memicu reaksi skeptis dari berbagai elemen masyarakat yang hadir.
Kritik Tajam: “Sayur Tanpa Garam” dan Ironi Anggaran
Bambang, Ketua Komunitas Warga Peduli Ngawi (KOWPLING), memberikan pernyataan yang bersifat incisive (tajam) terkait fenomena ini. Ia mengibaratkan absennya elit politik dalam HPN sebagai sebuah sajian yang “hambar”.
“Secara substansial, ini adalah kegagalan political will dalam membangun sinergi. Absennya top level management pemerintahan daerah menjadi indikasi adanya degradasi apresiasi terhadap peran pers lokal,” tegas Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menyoroti adanya double standard dalam kebijakan anggaran daerah. Peringatan HPN yang dilaksanakan secara austere (sederhana) di wilayah lokal dianggap sebagai sebuah “tamparan” bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ada ironi yang nyata (stark irony). Di saat awak media berkomitmen merayakan HPN di tanah sendiri dengan penuh kesederhanaan, banyak Satker di Ngawi justru gemar melakukan capital outflow dengan menyelenggarakan workshop di luar daerah menggunakan alokasi APBD yang sangat fantastis,” tambahnya.
Menuju Konstruktivitas Jurnalisme
Di sisi lain, perwakilan jurnalis, Ari, menekankan pentingnya professional integrity di tengah disrupsi informasi. Menurutnya, jurnalisme bukan sekadar okupasi rutin, melainkan panggilan profesi yang menuntut narasi yang constructive (membangun).
“Kita harus melakukan distingsi yang jelas antara profesi dan sekadar pekerjaan. Wartawan wajib menyajikan berita yang memiliki social impact bagi kemajuan Ngawi,” ujar Ari dalam orasi singkatnya.
Simbolisasi dan Solidaritas
Acara ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Kadin Kominfo didampingi pimpinan berbagai asosiasi media (AJN, PWN, AJII, KWN, dll). Meskipun secara seremonial berjalan lancar, atmosfer peringatan tahun ini meninggalkan pesan kuat bagi pemerintah daerah tentang pentingnya menghormati local wisdom dan eksistensi pers sebagai mitra kritis pemerintah. (Red **)
