Ngawi.Frekwensipos.Com // Program sanitasi yang digulirkan pemerintah di sejumlah Desa ,.Se- Kabupaten Ngawi, menuai protes dari warga penerima manfaat , Proyek pembangunan tangki septik yang baru saja rampung tiga bulan disejumlah titik kegiatan mengalami kerusakan , seperti : Lantai retak dan dinding bocor menjadi keluhan utama warga.
ML warga Ds.Kertoharjo salah satu penerima manfaat, mengaku kecewa dengan kualitas bangunan. “Air kamar mandi saya merembes keluar karena lantai retak. Padahal proyeknya baru selesai bulan Agustus 2024 ,” keluhnya.
Yang lebih mengejutkan, warga juga dibebankan biaya tambahan untuk menggali lubang septic tank. Padahal, dalam sosialisasi awal, tidak disebutkan adanya biaya tambahan. “Saya dan suami saya yang menggali sendiri, tapi hanya diupah seratus ribu rupiah,” ujar ML.
Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Yanti, mengakui adanya permasalahan tersebut. Ia menjelaskan bahwa warga memang diberikan opsi untuk menggali sendiri atau menyewa tukang. Namun, ia tidak dapat menjelaskan secara rinci terkait alokasi anggaran untuk perbaikan.
Mekanisme pelaksanaan proyek sanitasi patut dipertanyakan. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 467,5 juta rupiah yang dialokasikan untuk 50 titik di 27 desa dengan estimasi anggaran @ Rp 9,5 juta ternyata tidak mampu menjamin kualitas bangunan yang baik disejumlah titik kegiatan seperti yang terjadi di desa Kartoharjo Kec Ngawi .
Warga mengeluhkan adanya ketimpangan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, proses pengambilan keputusan dalam kelompok swadaya masyarakat juga dinilai kurang transparan.
“Kami ingin menambahkan besi penguat pada bangunan, tapi tidak diizinkan. Katanya harus menunggu dua tahun lagi,” ungkap Mila.
Pertanyaan mengenai pengawasan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Ngawi terkaid pengawasan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana?
Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu memberikan penjelasan terkait permasalahan yang terjadi dalam program sanitasi di Desa Kartoharjo. Apakah ada kesalahan dalam perencanaan atau pelaksanaan proyek? Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan?
Warga berharap pemerintah dapat mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki bangunan yang rusak dan memastikan program serupa di masa mendatang berjalan lebih baik.
Dihubungi fia telpon selulernya , Kepala Bidang Kawasan Permukiman Pipit Dwi Herlina mengatakan, setelah sosialisasi, diharapkan masyarakat segera membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
” Pembangunan tangki septik secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa tangki septik yang digunakan aman dan dapat berfungsi secara maksimal “, terangnya.
Ia juga menambahkan , Karena program ini swakelola jadi pelaksanaannya dikelompok masyarakat artinya : masyarakat sendiri yang melaksanakan perencanaan pelaksanaan maupun pengawasannya tapi tidak lepas kita dampingi , secara tanggungjawab hasil memang masyarakat harus optimal atau memaksimalkan pelaksanaannya karena pada akhirnya masyarakat yang menggunakan sendiri ya kembali ke mekanisme pelaksanaannya.
” Dalam kegiatan ini , dalam aturan bisa melibatkan peran masyarakat artinya partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat baik tenaga maupun material tapi diharapkan tidak membebani jadi tergantung di RKM rencana kegiatan masyrakat yang dibuat masyarakat hasil rembuk juga jikalau galian untuk tangki septik dibebani anggaran tenaga maka ya harus diberikan upahnya tapi kalau di dlm RAB hasil kesepakatan ada peran masyarakat ya tidak dibebankan pada penerima mekanismenya seperti itu ,kurang lebihnya , ” tambahnya.
” Untuk Anggaran semua diberikan ke kelompok masyarakat untuk disalurkan dan kelompok masyarakat bukan pada badan usaha yang ada profit “, tegas Pipit mengakiri perbincangannya . ( ARF )
