Ngawi, FrekwensiPos.Com – Di tengah jeritan kemiskinan yang mencekik Kabupaten Ngawi, yang ironisnya menduduki peringkat ke-6 daerah termiskin di Jawa Timur, Kepala Dinas Sosial, Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi, Kusumawati Nilam, justru sibuk menggelar perhelatan fesyen mewah di Jakarta.
Acara yang menelan biaya fantastis Rp 400 juta ini sontak menuai badai kritik dan kemarahan publik, terutama ketika sang kepala dinas dengan bangga mengklaim keberhasilan penjualan sebuah gaun seharga Rp 5 juta.
Prioritas Terbalik di Tengah Penderitaan Rakyat
Situasi ekonomi Ngawi yang sedang karut-marut, ditambah kasus bunuh diri akibat kesulitan ekonomi yang baru saja terjadi dan Beruntunnya Pejabat Politik & Birokrasi Kab Ngawi yang terseret kasus Korupsi menjadi latar belakang yang menyakitkan bagi kontroversi ini. Anggaran Rp 400 juta yang digelontorkan untuk acara Indonesian Fashion Week (IFW) di Jakarta, dianggap masyarakat sebagai penamparan keras terhadap kondisi riil rakyat Ngawi. “Sedang beberapa saat lalu ada masyarakat yang bunuh diri terjun dari jembatan karena faktor ekonomi, terus diduga juga mengajak para camat dan beberapa OPD, belum lagi biaya pengerahan puluhan personel lainnya, lah iya giat untuk apa, untuk siapa? Relevansinya dengan ekonomi masyarakat di situasi seperti ini apa?” tanya Agus Fatoni, atau yang akrab disapa Atong, seorang tokoh masyarakat yang vokal mengkritisi kebijakan ini.
Dalih Kolaborasi, Realita Pemborosan
Saat diwawancarai pada Kamis (12/6/2025), Kusumawati Nilam dengan lantang menyatakan kebanggaannya atas “pencapaian yang luar biasa” yakni penjualan gaun seharga Rp 5 juta. Ia juga berdalih bahwa gelaran tersebut bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri lokal. Namun, dalih ini justru memperkeruh suasana, mengingat total biaya yang dikeluarkan jauh melampaui hasil penjualan yang diklaim. Masyarakat mempertanyakan efektivitas dan urgensi program semacam ini di tengah prioritas utama penanganan kemiskinan di Ngawi. “Wuih dengan modal 399 juta…” ujar Atong di salah satu grup WhatsApp besar di Ngawi, menyindir pengeluaran fantastis yang nyaris tak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.
Intimidasi Jurnalis, Menambah Daftar Kejanggalan
Ironisnya, Kepala Dinas DPPTK ini juga sempat menunjukkan sikap intimidatif terhadap tim jurnalis yang berusaha menggali informasi lebih detail terkait program tersebut. Sikap tertutup dan cenderung menghindar dari transparansi ini semakin memperkuat kecurigaan publik akan adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran dan relevansi program dengan kondisi riil masyarakat Ngawi. Publik menuntut pertanggungjawaban dan penjelasan lebih lanjut mengenai urgensi dan dampak positif konkret dari gelaran fesyen mewah ini terhadap kesejahteraan warga Ngawi yang saat ini masih berjuang di garis kemiskinan. ( Red.Tim )
