SURABAYA.FREKWENSIPOS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dengan predikat Summa Cumlaude. Capaian akademik tertinggi ini diraih usai membedah anomali serta cacat struktural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Ujian Doktor Terbuka di ASSEC Tower Unair, Rabu (11/11/2026).
Dalam disertasi bertajuk “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik”, Ketua DPD RI ke-5 (periode 2019–2024) tersebut menyoroti asimetri kekuasaan di lembaga legislatif. Ia menilai hegemoni mutlak partai politik telah menciptakan distorsi terhadap esensi kedaulatan rakyat.
Mengurai Kebuntuan Aspirasi dan Hegemoni Elit
LaNyalla mengkritisi eksistensi Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang memonopoli kepesertaan pemilihan umum anggota DPR RI hanya bagi partai politik. Menurut analisis akademiknya, ketentuan tersebut melahirkan fenomena recall bottleneck atau kebuntuan penyaluran aspirasi.
Para legislator di Senayan dinilai cenderung tunduk pada disiplin fraksi serta bayang-bayang Pergantian Antarwaktu (PAW) oleh oligarki partai, alih-alih memperjuangkan mandat murni konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Sebagai antitesis atas persoalan ini, LaNyalla merumuskan gagasan ius constituendum (hukum yang dicita-citakan) dengan membuka jalur perseorangan atau independen untuk kursi DPR RI.
“Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” papar LaNyalla di hadapan dewan penguji.
Dampak Sistemik dan Yurisprudensi Komparatif
Secara komprehensif, LaNyalla memaparkan tiga implikasi positif apabila unsur non-partisan diakomodasi dalam struktur DPR RI:
Optimalisasi Checks and Balances: Memperkuat mekanisme saling awas dan imbangi di internal parlemen tanpa sekat kepentingan fraksi.
Reduksi Oversized Coalition: Mencegah terbentuknya koalisi gemuk antara partai politik dan eksekutif yang berpotensi melahirkan regulasi elitis serta merugikan kepentingan publik.
Mitigasi Konflik Kepentingan: Meminimalisir intervensi pemodal politik sehingga perumusan kebijakan strategis—mulai dari sektor lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan—berjalan lebih objektif dan berkeadilan.
Gagasan reformasi elektoral ini didukung oleh studi komparatif yurisprudensi global. LaNyalla mencontohkan Afrika Selatan yang mencetak preseden konstitusional pada tahun 2020. Kala itu, Mahkamah Konstitusi setempat menyatakan UU Pemilu inkonstitusional karena menghalangi hak warga negara mencalonkan diri secara independen di Majelis Nasional. Putusan tersebut ditindaklanjuti dengan pengesahan Amandemen UU Pemilu pada tahun 2023.
Selain Afrika Selatan, model representasi jalur perseorangan di parlemen nasional juga telah mapan diterapkan di berbagai negara dengan demokrasi matang, seperti Britania Raya, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Prancis.
Transformasi Menuju Bikameralisme yang Setara
Tidak berhenti pada reformasi keanggotaan DPR, disertasi LaNyalla turut mengkritisi ketimpangan ekstrem antara DPR RI dan DPD RI yang selama ini terjebak dalam praktik soft bicameralism (bikameralisme lemah).
DPR memegang kewenangan absolut dalam proses legislasi dari hulu ke hilir (end-to-end process), sedangkan DPD RI tereduksi hanya sebagai pemberi pertimbangan tanpa daya putus. Berbekal pengalaman empiris selama lima tahun memimpin DPD RI, ia menyaksikan langsung bagaimana aspirasi daerah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik.
Oleh sebab itu, pilar kedua rekonstruksi yang ia tawarkan adalah elevasi peran DPD RI menjadi co-legislator yang setara dengan DPR RI dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Guna mengeksekusi dua pilar besar ini, ia merekomendasikan amandemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) serta Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.
Disertasi ini diharapkan menjadi cetak biru (blueprint) pembaruan hukum tata negara sekaligus memantik diskursus nasional demi mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia,” tegas LaNyalla menutup persidangan.
Sidang terbuka ini menghadirkan jajaran penyanggah akademisi terkemuka, yakni Prof. Romdhoni, Prof. Suparto Wijoyo, Prof. Muhamad Nafik Hadi, Prof. Dossy Iskandar Prasetyo, Prof. Muhammad Hatta Ali, Prof. Radian Salman, Prof. Mas Rahmah, Dr. Wahyu Aditama, dan Dr. Prawitra Thalib.
Turut hadir memberikan pertanyaan dalam jajaran undangan akademik antara lain Dr. Mulyadi (FISIP UI), Prof. Dailami Firdaus (Anggota DPD RI), Dr. Badikenita Br Sitepu (Anggota DPD RI), serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Dr. Afriansyah Noor, M.Si. Sejumlah penyelenggara negara juga tampak menghadiri acara tersebut, termasuk Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dr. Soekarwo, anggota DPR dan DPD RI, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, perwakilan KADIN, serta pimpinan induk cabang olahraga. Red**
