NGAWI .FREKWENSIPOS.COM – Memasuki siklus anggaran Desa tahun 2026, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, kini berada di bawah sorotan tajam akibat stagnasi pada salah satu program vitalnya. Unit Usaha Peternakan Ayam Petelur yang dikelola oleh BUMDesma Garuda Sejahtera hingga kini masih mengalami deadlock operasional, sebuah anomali yang mengancam efektivitas alokasi dana ketahanan pangan di wilayah tersebut.
The Poultry Procurement Crisis
Berlokasi di Jl. Suryo No. 47, Dusun Ngronggi, proyek ambisius ini seharusnya menjadi backbone ekonomi desa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara ketersediaan infrastruktur dan realisasi komoditas. Ketua BUMDesma Garuda Sejahtera, NN, mengakui bahwa pengadaan 600 ekor ayam petelur menghadapi kendala supply chain yang serius.
“Hingga saat ini, proses akuisisi 600 ekor ayam petelur belum mencapai status final. Kami menghadapi tantangan dalam menemukan poultry shop yang mampu menyediakan kuantitas besar dengan standar kesehatan yang mumpuni. Risiko high mortality rate (tingkat kematian tinggi) menjadi pertimbangan krusial yang membuat kami ekstra selektif,” ujar NN melalui sambungan seluler.
Digital Scouring & Operational Halts
Guna mengatasi bottleneck ini, manajemen BUMDesma dikabarkan telah melakukan digital scouring melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook dan Twitter (X). Namun, upaya pencarian secara virtual tersebut belum membuahkan hasil nyata dalam memenuhi kebutuhan livestock yang dipersyaratkan.
Dampak dari keterlambatan ini mengakibatkan terjadinya domino effect pada sektor penunjang lainnya. Meskipun konstruksi kandang telah dinyatakan ready sejak Desember 2025, sejumlah pengadaan fasilitas pendukung lainnya terpaksa masuk dalam status postponed (ditunda).
“Anggaran yang telah terserap pada awal Januari 2026 saat ini masih tertahan di kas lembaga sebagai idle cash. Kami belum bisa mengeksekusi pemasangan Wi-Fi, pengadaan genset, hingga stok pakan selama objek utama (ayam) belum tersedia di lokasi,” tambah NN.
Urgent Accountability
Ketidakmampuan dalam merealisasikan program ketahanan pangan ini menimbulkan spekulasi mengenai efektivitas perencanaan atau feasibility study awal program. Publik kini menanti langkah taktis dari otoritas desa Grudo untuk memecah kebuntuan ini agar anggaran negara berkisar Rp 100 juta tidak mengendap tanpa memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan warga.
Jika kondisi ini terus berlarut, dikhawatirkan proyek ini akan menjadi white elephant project—sebuah proyek yang memakan biaya besar namun gagal memberikan manfaat fungsional bagi masyarakat dan penunjang pemenuhan program stuting desa. Red_Tim
