Blora, frekwensi pos com. – Dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pelaksana proyek peningkatan jalan *Jepon – Bogorejo – Batas Kabupaten Tuban* yang dikerjakan oleh *PT. Bumi Sarana Makmur*, kini berbuntut panjang. Salah seorang warga berinisial *AS* resmi melaporkan dugaan tersebut ke *Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora*, Senin (10/11/2025).
Berdasarkan salinan tanda terima laporan yang diperoleh beberapa awak media, surat pengaduan tersebut telah diterima langsung oleh petugas *PTSP Kejari Blora*, atas nama *Ika Yuli*, dengan nomor register *B-13/M.3.28/11/2025*.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa pelapor menduga pihak pelaksana proyek menggunakan *solar bersubsidi* untuk mengoperasikan alat berat jenis *excavator* dalam kegiatan peningkatan jalan nasional tersebut.
Sebelumnya, beberapa awak media menemukan indikasi serupa di lapangan, di mana warga sekitar juga mengaku mengetahui bahwa alat berat di proyek tersebut menggunakan bahan bakar jenis solar bersubsidi. Saat dikonfirmasi ke pihak pelaksana di lokasi, tidak ada satu pun perwakilan yang bersedia memberikan keterangan pada saat itu.
Menanggapi hal ini, *Plt Kepala DPUPR-BM Blora, Nizamuddin Alhuda*, ketika dimintai tanggapannya melalui pesan WhatsApp, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti informasi tersebut.
“Terima kasih atas bantuan menginformasikan terkait dengan kegiatan yang bersumber dari APBN. Tentunya informasi ini akan kami koordinasikan dengan Satker BBPJN Jateng–DIY,” tulis Nizamuddin dalam pesan singkatnya.
AS, pelapor dalam kasus ini, berharap agar aparat penegak hukum (APH) dapat *bertindak tegas dan terukur* terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Menurutnya, proyek bernilai miliaran rupiah yang bersumber dari uang negara seharusnya dikerjakan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami hanya ingin ada keadilan dan ketegasan. Kalau benar menggunakan BBM bersubsidi untuk proyek besar seperti ini, jelas itu merugikan masyarakat kecil,” ungkap AS.
Warga sekitar pun berharap agar laporan ini menjadi perhatian serius bagi pihak terkait dan dapat dilakukan pemeriksaan mendalam guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan fasilitas subsidi dalam kegiatan proyek pemerintah.. AGS.
