Pati.FrekwensiPos.Com – Keputusan Bupati Sidewo membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 250% ternyata tak meredakan kekecewaan warga. Aksi unjuk rasa yang dijadwalkan pada 13 Agustus dipastikan tetap berjalan. Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pasti Bersatu, Nemerody Gule Maskulin, mengungkapkan bahwa kekecewaan warga jauh melampaui isu kenaikan pajak.
“Kebijakan itu dibatalkan, tapi tadi malam saat Bupati hendak mendatangi posko kami, beliau diusir. Apa yang sebetulnya masih mengganjal di batin teman-teman?” ujar Nemerody Gule, memaparkan akar masalah ketidakpuasan masyarakat.
Akumulasi Kekecewaan Warga Terhadap Kebijakan Bupati
Nemerody menjelaskan bahwa aksi 13 Agustus adalah puncak dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan kontroversial Bupati Sidewo selama lima bulan masa jabatannya. Selain kenaikan PBB yang sempat menghebohkan, ada beberapa poin utama yang menjadi sorotan dan memicu kemarahan warga:
Pembangunan Proyek Tidak Mendesak:
Warga menyoroti rencana pembangunan masjid baru dengan anggaran fantastis sekitar Rp 15 miliar. Padahal, masjid tersebut baru dibangun oleh Bupati Haryanto dua tahun lalu. “Ini kan tidak penting bagi warga. Kenapa dialokasikan pada pembangunan yang tidak penting, karena baru dibangun dua tahun lalu?” tanya Nemerody. Selain itu, proyek pembongkaran dan pembangunan ulang trotoar serta pemasangan videotron baru yang sudah ada juga menjadi pertanyaan besar di tengah klaim kekurangan APBD.
Pemberhentian Honorer dan Rekrutmen Baru:
Bupati Sidewo dituding memberhentikan ratusan tenaga honorer di rumah sakit yang telah bekerja 6-7 tahun tanpa pesangon. Namun, secara kontroversial, Bupati justru berencana merekrut honorer baru. “Kalau memang itu membebani anggaran, kenapa Anda merekrut lagi honorer itu? Tindakan ini tidak manusiawi,” tegas Nemerody.
Mutasi Pegawai yang Tidak Setuju: Nemerody juga menyoroti dugaan pemindahan paksa banyak pegawai yang tidak sejalan dengan Bupati. “Kami melihat bahwa kepemimpinan Bupati perlu dikoreksi secara objektif agar tidak menjadi raja di dalam kepemimpinannya,” katanya.
Penolakan Pertemuan dan Tudingan Penunggang Aksi
Kejadian penolakan kedatangan Bupati di posko warga tadi malam juga menjadi sorotan. Nemerody menjelaskan bahwa Bupati tidak diterima karena ia hanya mengundang orang-orang tertentu yang tidak representatif dari aliansi masyarakat. “Yang dia undang pada pertemuan itu orang-orang tertentu yang notabene tidak representasi dari teman-teman aliansi,” jelasnya.
Menanggapi tudingan Bupati bahwa ada pihak yang menunggangi aksi warga, Nemerody membantah keras. “Itu yang membuat masyarakat marah sama dia karena tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan itu. Kalau itu ditumpangi oleh siapapun, kenapa para teman-teman ini mengeluarkan uang dari saku sendiri untuk beli Aqua, untuk awal-awal itu urunan Rp10.000? Kata-kata itu yang membuat orang marah sama dia,” pungkas Nemerody.
Tuntutan Aksi 13 Agustus: Pertemuan Tatap Muka dan Koreksi Kepemimpinan
Meski PBB telah dibatalkan, Nemerody menegaskan bahwa aksi 13 Agustus akan tetap berjalan. Tujuannya adalah untuk bertemu langsung dengan Bupati dalam satu forum guna menjelaskan berbagai persoalan, termasuk keputusan dan kebijakan Bupati yang dinilai merugikan masyarakat.
“Kita ingin bertemu secara tatap muka dengan beliau dalam satu forum untuk menjelaskan banyak hal, termasuk tindakannya dia,” ujar Nemerody.
Dengan semakin banyaknya masalah yang belum terselesaikan, warga berharap unjuk rasa pada 13 Agustus dapat mengingatkan Bupati untuk menghentikan kebijakan-kebijakannya yang dinilai merugikan rakyat.Red**
