BLORA_FrekwensiPos com // Tiga orang yang mengaku sebagai wartawan diamankan oleh jajaran Polres Blora dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 23 Mei 2025. Ketiga oknum tersebut masing-masing berinisial JT (55), FY (41), dan SY (45), terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan. Sabtu 24/05/2025. Kapolres Blora menyampaikan bahwa ketiganya diamankan atas dugaan…
Jakarta.FrekwensiPos.Com // PT Pelindo Properti Indonesia (PT PPI) akhirnya bisa bernafas lega setelah lolos dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena dituduh melakukan tindakan pengusiran atas ruangan kantor yang telah disewa oleh CV Bali Marine Service (CV BMS). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara Nomor 1094/Pdt.G/2024/PN.Sby menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau…
Jakarta.FrekwensiPos.Com // Sempat mandek hampir 12 tahun lamanya atau tidak jelas juntrungnya, perkara gugatan sengketa kepengurusan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) tiba-tiba mencuat kembali setelah PN JakTim mengirim berkas kasasi perkara ini ke Mahkamah Agung RI pada 07 Maret 2025. Hal itu disampaikan Ketua Umum APKOMINDO Ir. Soegiharto Santoso, SH menyusul surat pemberitahuan yang…
Jakarta.FrekwensiPos.Com // Sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait sengketa tanah di lokasi Pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono dengan nomor perkara: 731/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM kembali ditunda untuk ketiga kalinya. Penundaan pertama pada tanggal 04 Maret 2025, kemudian penundaan kedua tanggal 18 Maret 2025 selanjutnya penundaan ketiga…
Surabaya.FrekwensiPos.Com – Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada konsep atau pendekatan Keadilan Restoratif, pada Rabu, 5 Maret 2025, Kajati Jatim Prof. (HCUA) Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., CMA., CSSL., memimpin Ekspose RJ Mandiri 11 (sebelas) perkara yang diajukan untuk dihentikan Penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui sarana virtual, kegiatan dihadiri oleh Wakajati, Aspidum, Koordinator…
Riyadh.FrekwenaiPos.Com – Isu terkait posisi kejaksaan sebagai “dominus litis.” atau pengendali perkara semakin menarik di tengah proses pembahasan KUHAP baru oleh DPR. Apalagi, beredar rancangan KUHAP yang menyebut kejaksaan dapat mengambil alih dan menindaklanjuti laporan semua perkara bila tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian. Tak sedikit akademisi dan praktisi yang ingin kejaksaan tetap berfungsi sebagai pengendali perkara,…
