Buntut Pemblokiran Grup Peserta dan Situs Desa Nonaktif, Integritas Pengisian Kasun Jururejo Jadi Sorotan Publik

Ngawi, FrekwensiPos.Com // Proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa untuk dua formasi Kepala Dusun (Kasun) di Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi tahun 2026 menuai polemik. Pelaksanaan seleksi yang diikuti oleh 49 peserta untuk memperebutkan posisi Kasun Jrubong Utara dan Kasun Pandansari Selatan tersebut kini menjadi sorotan tajam masyarakat menyusul mencuatnya dugaan maladministrasi, minimnya transparansi informasi, hingga isu praktik transaksional

Gejolak bermula dari ketidaksesuaian antara tata tertib (tatib) yang disosialisasikan panitia dengan implementasi di lapangan. Dalam mekanisme yang disampaikan sebelumnya, peserta diberikan hak konstitusional berupa masa sanggah untuk mengajukan keberatan maupun klarifikasi atas kejanggalan selama proses ujian.

Namun, ketika sejumlah peserta mempertanyakan dugaan kejanggalan pelaksanaan ujian melalui grup komunikasi resmi peserta, pihak panitia maupun tim penguji tidak memberikan tanggapan substantif. Alih-alih membuka ruang dialog yang akuntabel, akses komunikasi dalam grup tersebut justru diblokir (dikunci) oleh ketua panitia.

Akses Informasi Publik dan Isu Praktik Transaksional

Selain persoalan komunikasi, warga dan peserta turut menyoroti tidak dapat diaksesnya situs web (website) resmi Desa Jururejo sejak berakhirnya masa pendaftaran hingga menjelang pelaksanaan ujian. Kondisi ini dinilai mencederai asas keterbukaan informasi publik serta menyulitkan peserta dalam mengakses data profil dan regulasi desa sebagai bahan referensi objektif.

Situasi kian memanas setelah isu yang beredar di tengah masyarakat sebelum hari pelaksanaan ujian terbukti selaras dengan hasil akhir seleksi. Nama-nama kandidat yang diprediksi bakal menduduki kursi Kasun Jrubong Utara maupun Kasun Pandansari Selatan dilaporkan sesuai dengan hasil yang diumumkan.

Di lingkungan warga, berkembang pula dugaan praktik suap atau gratifikasi jabatan (money politics) dalam proses tersebut. Salah satu kandidat yang dinyatakan terpilih sebagai Kasun Pandansari Selatan yang berasal dari luar wilayah (Kecamatan Padas) santer diisukan telah melakukan pengondisian (booking) jabatan dengan nilai fantastis yang ditaksir mencapai kisaran Rp300 juta sebelum ujian digelar.

Klarifikasi Ketua Panitia Seleksi

Menanggapi riuhnya polemik dan desakan klarifikasi dari para peserta terkait dugaan kecurangan pra-ujian hingga pasca-ujian, Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Jururejo, Pungkas, memberikan pernyataan singkat sebelum menonaktifkan fitur percakapan grup.
“Kami selaku panitia tidak mempunyai kewenangan menjawab. Jika ada yang perlu dipertanyakan, silakan datang ke sekretariat panitia, dan grup resmi ditutup hari ini,” tegas Pungkas dalam pesan tertulisnya di grup peserta.

Hingga berita ini diturunkan, warga dan sejumlah peserta berharap agar instansi pengawas di tingkat kecamatan, Inspektorat Daerah, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melakukan audit investigatif serta evaluasi menyeluruh guna menjamin kepastian hukum, asas fair play, dan integritas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Ngawi. Red.Tim**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *